Satpol PP Kota Bekasi Gencarkan Operasi Yustisi Dan Non Yustisi Dalam Antisipasi dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

0
117

NEWS.POSPUBLIK.COM
Kota Bekasi
-“Bentuk antisipasinya yakni menerapkan pembatasan atau penutupan toko-toko serta tempat hiburan yang dikhawatirkan terjadi kerumunan,” ujar Kepala Dinas Satpol-PP ( Kasat) Abi Hurairah, didampingi Kabid Gakda, Saud  dan PPNS Satpol PP, Agus Hermawan, kepada wartawan mengatakan dalam Mencegah itu Covid 19, Satpol PP Kota Bekasi terus menerus menggalakan operasi yustisi dan Non Yustisi bersama unsur Fokopimda. Senin (18/01/21)

“Operasi yustisi adalah bentuk ikhtiar memutus penyebaran Covid-19. Namun, selain itu Satpol-PP juga mengimbau kepala daerah untuk pembatasan waktu bagi para pelaku usaha maupun tempat hiburan, yaitu aturannya dari pagi hingga pukul 21.00 atau 22.00 WIB,” ujar Saud Kabid Gakda Satpol-PP Kota Bekasi.

Jika para pemilik usaha melanggar ketentuan itu, kata Kabid Gakda Satpol PP, Saud, akan mendapat teguran bertahap, baik secara lisan, tertulis hingga penyegelan tempat usaha atau tipiring.

Sementara itu, Kabid Gakda Satpol-PP, Saud, mengatakan, selama memimpin operasi yustisi, sejauh ini sudah menjaring  35 orang pelanggar yustisi (tipiring) dan 10 orang no Yustisi, dengan sangsi menyapu di jalan, karena tidak mematuhi  protokol kesehatan.

Dalam hal pelanggan diantaranya ” Sanksinya bermacam-macam, sanksi denda dan sanksi sosial. Semua keputusan hak prerogatif hakim. Hasil sanksi denda telah diserahkan ke kas daerah,” ujar Agus Hermawan petugas  ( PPNS) Kota Bekasi.

Sementara menurut petuas PPNS , Agus Hermawan, dalam penegakan Covid 19, dilakukan operasi yustisi dan Non Yustisi oleh Satpol-PP Kota Bekasi telah dilakukan mulai jam 10 ’00wib sampai 12″00wib, dan dilaksanakan mulai pada tanggal 14 hingga 25 Januari 2021.

Giat operasi yustisi dan non yustisi dalam gerakan PPKM yang selalu dilaksanakan dengan memberikan sangsi bagi masyarakat khususnya Pejalan Kaki, penggunaan kendaraan Motor dan Roda empat ( Mobil) serta Angkutan Umum, bagi yang melanggar atau tidak menggunakan Masker di saat berpergian, sehingga bila yang terkena Razia kami berikan sangsi langsung di tempat dengan hukum denda sebesar Rp. 550.000, Rupiah dan langsung dilakukan Sidang di tempat oleh Hakim Pengadilan, dan bagi yang terjaring operasi Non Yustisi diberikan sangsi menyapu di titik lokasi Operasi Yustisi dan Non Yustisi. Tutur nya. ( Red)

Reporter.     : Iful

Editor.           : SF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here